Bengkalis, detik45.com – Pemerintah Kabupaten Bengkalis mulai merapikan masalah klasik penanggulangan kemiskinan: data bantuan yang tumpang tindih dari satu instansi ke instansi lain. Langkah itu diwujudkan melalui Program Poles (Poverty Less) Bengkalis, sebuah platform terpadu yang dirancang untuk memastikan setiap keluarga memperoleh intervensi sesuai kebutuhannya.
Sekretaris Daerah Bengkalis, Ersan Saputra, menjelaskan bahwa selama ini penyaluran bantuan kerap tidak sinkron. Ada keluarga yang menerima lebih dari satu jenis bantuan, sementara keluarga lain justru tidak tersentuh intervensi apa pun. Situasi itu, menurut dia, membuat upaya pengentasan kemiskinan berjalan parsial dan tidak efektif.
Ia menegaskan, Poles Bengkalis disiapkan sebagai sistem yang bekerja lintas sektor, menghubungkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas lokal. Platform ini memuat kategori kemiskinan, dimensi sosial–ekonomi, kondisi lingkungan, dan integrasi rekomendasi bantuan yang dapat langsung digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Ersan mengatakan pemerintah daerah tidak bisa lagi mengandalkan APBD atau APBN sebagai sumber tunggal pembiayaan. Karena itu, fitur marketplace dalam aplikasi tersebut disediakan untuk memudahkan perusahaan menyalurkan program tanggung jawab sosial mereka. Dengan cara itu, dukungan CSR dapat diarahkan secara presisi kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Dalam penjelasannya kepada peserta sosialisasi program, ia mencontohkan bagaimana Poles dapat mengarahkan jenis bantuan secara tepat. Misalnya, sebuah keluarga yang tidak membutuhkan bantuan sembako bisa saja lebih relevan menerima gerobak usaha atau perbaikan sanitasi. “Kita ingin setiap intervensi tepat sasaran dan tidak menumpuk pada satu keluarga saja,” ujar Ersan, Kamis, 13 November 2025.
Program Poles juga diklaim menjadi fondasi untuk memperkuat kapasitas birokrasi daerah dalam mendukung target nasional, terutama penghapusan kemiskinan ekstrem. Dengan basis data yang terverifikasi, pemerintah berharap setiap kebijakan mudah dievaluasi, terukur hasilnya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
Ia menambahkan, apabila sistem ini berjalan baik dan menunjukkan dampak nyata, Bengkalis akan menawarkan model tersebut ke lingkup yang lebih luas. “Kami bersiap mempresentasikan Poles Bengkalis ke Forum Sekda se-Riau agar bisa direplikasi di tingkat provinsi,” kata Ersan.[ril]
Leave a Reply