GMNI Desak Usut Proyek BUMD Bengkalis

Ketua GMNI Bengkalis Zulfhan Azmal menyampaikan kritik soal proyek BUMD.
Ketua GMNI Bengkalis, Zulfhan Azmal (Ist)

Bengkalis, detik45.com Sejumlah proyek Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Bengkalis dipersoalkan. Kegiatan bernilai miliaran rupiah itu dianggap belum mencerminkan prinsip transparansi.

Sorotan datang dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bengkalis. Organisasi ini mengkritik pelaksanaan sejumlah kegiatan usaha daerah yang dinilai belum akuntabel.

Revitalisasi SPBU BUMD tercatat menelan anggaran sekitar Rp3,4 miliar. Adapun pembangunan Kantor PT. Bumi Laksamana Jaya (PT. BLJ) mencapai sekitar Rp3,05 miliar. Besarnya dana tersebut disebut tidak sebanding dengan hasil yang terlihat di lapangan.

Ketua GMNI Bengkalis, Zulfhan Azmal, menilai proses pengadaan dan lelang proyek berlangsung tanpa keterbukaan yang memadai. Padahal, proyek dengan nilai besar semestinya dijalankan secara transparan dan akuntabel.

“Proyek bernilai miliaran rupiah ini seharusnya dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel. Namun fakta di lapangan menunjukkan minimnya transparansi, bahkan terkesan hanya menguntungkan kelompok tertentu,” kata Zulfhan, Kamis, 02 April 2026.

Ia mengatakan, minimnya keterbukaan itu memicu kecurigaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah. GMNI pun mendesak agar seluruh proses pengadaan dibuka untuk mencegah persepsi negatif di masyarakat.

Selain proyek fisik, GMNI turut menyoroti penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas. Aktivitas tersebut dinilai berlebihan dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Kondisi itu, menurut GMNI, berpotensi menggeser peran BUMD dari penggerak ekonomi menjadi beban keuangan daerah. Jika dibiarkan, kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran dikhawatirkan terus menurun.

GMNI kemudian meminta aparat penegak hukum, termasuk Kapolda Riau, melakukan penyelidikan menyeluruh. Dugaan praktik “fee proyek” yang kerap disebut sebagai “jatah preman” juga diminta untuk ditelusuri.

“Ini bukan sekadar persoalan anggaran, tetapi menyangkut kepercayaan masyarakat. Jika benar terjadi penyimpangan, maka harus ada tindakan tegas,” ujar Zulfhan.

Hingga berita ini terbit, belum ada keterangan resmi dari pihak BUMD terkait pelaksanaan proyek tersebut.[ril]

 

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto? Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555 via EMAIL: redaksidetik45@gmail.com (mohon dilampirkan data diri Anda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*