Bengkalis, detik45.com – Malam itu seharusnya menjadi panggung kebanggaan bagi muda-mudi Bengkalis. Namun, yang terdengar dari Gedung Cik Puan, Sabtu, 25 Oktober 2025 justru teriakan protes dan nada marah. Sejumlah peserta dan orang tua tak lagi bisa menahan emosi setelah mendapati ajang bertajuk Pemilihan Bujang Dara Bengkalis 2025 ternyata tidak memiliki izin dari pemerintah daerah.
Kemarahan mereka bukan tanpa sebab. Ajang yang sejak awal diklaim sebagai agenda resmi pencarian duta wisata daerah itu ternyata tak pernah tercatat di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Bengkalis. Dinas tersebut mengonfirmasi, panitia hanya sekali datang untuk audiensi, tanpa pernah mengurus perizinan kegiatan.
Di lapangan, acara itu justru menyisakan tanda tanya. Panitia berulang kali mengubah jadwal hingga tiga kali, sementara peserta sudah lama menyiapkan diri. Mereka dijanjikan prosesi karantina dan malam puncak bergengsi. Namun saat hari pelaksanaan, yang terjadi hanya pelantikan pengurus, tanpa seremoni seperti yang dijanjikan.
Kekecewaan pun meluap. Sekitar 150 pasangan peserta, yang telah membayar biaya pendaftaran Rp100.000 per orang, menuntut penjelasan. Mereka merasa ditipu karena tak pernah mendapat kejelasan tentang hadiah, jadwal kegiatan, ataupun penggunaan dana pendaftaran.
Begitu kabar ketiadaan izin beredar di lokasi, situasi berubah panas. Orang tua dan peserta menyerbu ke depan panggung, menuntut panitia memberi klarifikasi. Panitia tampak kebingungan dan tak mampu menenangkan keadaan. Suara protes semakin keras hingga suasana di dalam gedung berubah kacau.
Beberapa peserta menuding panitia melakukan penipuan. Ketegangan memuncak saat massa mendesak ketua panitia keluar dari ruangan. Petugas keamanan internal berusaha menengahi, tapi gagal membendung amarah. Ketua panitia akhirnya digiring ke Polres Bengkalis untuk dimintai keterangan terkait dugaan pungutan tanpa dasar hukum. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum mengeluarkan pernyataan resmi.
Santi, salah seorang peserta, mengaku kecewa berat. “Kami sudah keluar biaya untuk kostum, rias, dan transportasi. Tapi hasilnya seperti ini. Tidak ada tanggung jawab dari panitia,” ujarnya dengan nada kesal.
Disparbudpora Bengkalis memastikan akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar kejadian serupa tidak terulang. Dinas itu menegaskan, setiap kegiatan yang mengatasnamakan pemerintah daerah wajib memiliki izin resmi sebelum dilaksanakan.
Gedung Cik Puan kini menyisakan cerita pahit. Panggung yang seharusnya menjadi ruang apresiasi generasi muda Bengkalis justru berubah menjadi simbol kekecewaan. Publik berharap, peristiwa ini menjadi pelajaran penting agar nama Bujang Dara Bengkalis tak lagi digunakan tanpa tanggung jawab dan izin yang sah.[Ril]
Leave a Reply