Bengkalis, detik45.com — Pemerintah Kabupaten Bengkalis memperkuat langkah menuju penilaian Desa Antikorupsi 2025 dengan menyiapkan sistem tata kelola pemerintahan desa yang lebih terbuka dan akuntabel. Upaya ini dimulai melalui rapat koordinasi di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bengkalis, Rabu, 29 Oktober 2025.
Rapat yang dipimpin Kepala DPMD Bengkalis melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Rinaldi, diikuti perwakilan Pemerintah Provinsi Riau, termasuk DPMD Dukcapil, Inspektorat, dan Diskominfo. Pertemuan itu membahas pembenahan administrasi, kelengkapan dokumen, hingga kesiapan sarana pendukung yang menjadi bagian dari penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Desa antikorupsi bukan sekadar predikat, tapi cermin integritas aparatur dalam melayani masyarakat,” ujar Rinaldi. Ia menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dan partisipasi publik sebagai landasan tata kelola desa yang bersih.
Desa Pangkalan Jambi di Kecamatan Bukit Batu ditetapkan sebagai lokasi penilaian tahun 2025. Desa ini dinilai telah menjalankan prinsip transparansi keuangan dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan.
Sekretaris Inspektorat Bengkalis, Dedi Kurniawan, menilai rapat tersebut penting untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga menjelang penilaian. “Kesiapan yang matang akan menunjukkan bahwa desa di Bengkalis mampu menjadi contoh pemerintahan bersih di Riau,” katanya.
Rinaldi menambahkan, semangat gotong royong dan transparansi harus menjadi bagian dari budaya kerja aparatur desa. “Integritas tidak lahir karena penilaian, tetapi dari kebiasaan sehari-hari dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
Langkah DPMD Bengkalis sejalan dengan program nasional KPK yang sejak 2021 mendorong terbentuknya Desa Antikorupsi di seluruh Indonesia. Melalui sinergi dan sistem terbuka, pemerintah daerah berharap desa-desa di Bengkalis menjadi pelopor reformasi tata kelola publik di tingkat akar rumput.[ril]
Leave a Reply