Pekanbaru, detik45.com – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan proses asesmen jabatan Pejabat Tinggi Pratama (PTP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tetap berjalan meski kepemimpinan daerah sedang dalam masa transisi. Menurutnya, asesmen merupakan agenda resmi yang sudah dianggarkan dan wajib dilanjutkan tanpa menunggu pergantian kepala daerah.
Pelaksanaan tahap kedua asesmen dimulai Senin, 10 November 2025, dengan 168 peserta yang telah lulus seleksi administrasi. Para peserta menjalani uji kompetensi dan penulisan makalah yang digelar Panitia Seleksi hingga 14 November.
“Asesmen ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari tanggung jawab pemerintah memastikan jabatan strategis diisi oleh orang yang tepat,” ujar SF Hariyanto usai memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan di Kantor Gubernur Riau.
Selain proses asesmen, pemerintah daerah juga telah menunjuk sepuluh pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi posisi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang kosong. Penunjukan dilakukan berdasarkan kompetensi dan kinerja pejabat, terutama dari unsur sekretaris dinas agar kegiatan administrasi tetap berjalan.
Dua jabatan yang belum terisi yakni Kepala Dinas PUPR-PKPP—pejabat sebelumnya tengah menghadapi proses hukum—dan Kepala Inspektorat, yang baru saja dimutasi ke eselon III. Pemerintah akan membuka kembali asesmen untuk dua posisi tersebut pada awal 2026, menyesuaikan dengan waktu dan ketersediaan anggaran.
“Kalau waktunya sempit dan anggarannya terbatas, tentu tidak bisa dipaksakan. Tapi tahun depan akan tetap kita buka,” kata SF Hariyanto.
Secara keseluruhan, Pemprov Riau membuka 20 jabatan PTP yang terdiri dari posisi strategis seperti Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, serta sejumlah kepala badan dan biro di lingkungan sekretariat daerah.
SF Hariyanto menilai proses ini penting untuk memperkuat profesionalisme ASN dan mempercepat reformasi birokrasi di Riau. “Yang kita kejar bukan sekadar pengisian jabatan, tetapi kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.[ril]
Leave a Reply