Pekanbaru, detik45.com — Pemerintah mulai menata pengembangan ekosistem industri ayam ras dengan menjadikan Riau sebagai lokasi awal. Keputusan itu muncul setelah tim Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menuntaskan survei lapangan dan menilai dua wilayah memenuhi syarat teknis: Kota Pekanbaru dan Kabupaten Indragiri Hulu.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Riau, Mimi Yuliani Nazir, menyebut kedua titik tersebut menjadi kandidat utama. “Setelah dilakukan survei oleh tim dari Kementerian Peternakan dan Kesehatan Hewan, ada dua lahan yang sementara memenuhi syarat, yakni di Pekanbaru lahan Pemerintah Kota Pekanbaru, dan di Kabupaten Indragiri Hulu, lahan milik PTPN IV,” ujarnya, Senin, 1 Desember 2025. Ia mengatakan pembangunan masih menunggu kepastian lanjutan. Kabupaten Kampar belum masuk daftar karena belum memenuhi persyaratan dasar.
Riau ditetapkan sebagai provinsi tahap pertama dalam perluasan ekosistem industri ayam ras ini. Pemerintah menyiapkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat berbunga tiga persen bagi peternak broiler dan layer. “Maka pemerintah akan menyiapkan regulasi pembiayaan dalam bentuk KUR dengan bunga 3 persen. Untuk dana KUR ini pemerintah akan menyiapkan pembiayaan sebesar Rp50 triliun untuk seluruh Indonesia,” kata Mimi.
Rantai usaha yang dirancang di Riau meliputi pembibitan hingga pengolahan akhir. “Pada ekosistem baru industri ayam ras yang akan dikerjakan di Riau itu ada budidaya parent stock, budidaya 2 unit layer dan broiler, pembesaran pullet 5 unit, pembangunan pabrik pakan 1 unit, pembangunan RPU dan cold storage 5 unit, pabrik pengolahan daging ayam 1 unit, pabrik pengolahan telur 1 unit,” tuturnya. Total investasi mencapai Rp1,304 triliun.
Mimi menegaskan program ini tidak mengganggu pelaku usaha yang sudah berjalan. “Pada dasarnya program ini bukan dimulai dari nol. Ekosistem yang sudah ada akan dipertahankan dan diperkuat. Tidak boleh mematikan usaha yang sudah ada,” ucapnya. Pembahasan bahan pakan dan skema pembiayaan dilakukan paralel dengan menggandeng PTPN IV, PT Sang Hyang Sri, serta BUMD provinsi dan kabupaten/kota.
Secara nasional, pemerintah sebelumnya menyiapkan Rp20 triliun untuk membangun peternakan ayam pedaging dan petelur terintegrasi. Langkah itu menjadi bagian dari hilirisasi pangan demi menjaga suplai ayam dan telur tetap stabil dalam program Makan Bergizi Gratis. Perhitungan Badan Pangan Nasional menyebut kebutuhan tambahan mencapai 700 ribu ton telur dan 1,1 juta ton ayam pedaging per tahun.[*]
Leave a Reply