Bengkalis, detik45.com — Rapat koordinasi dan perjalanan dinas di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bengkalis sepanjang 2021 hingga Maret 2022 lebih banyak berlangsung di atas kertas. Lemahnya pengawasan internal membuat oknum pejabat leluasa menguras kas daerah hingga miliaran rupiah lewat dokumen rekayasa dan stempel palsu.
Otak di balik rekayasa administrasi ini adalah seorang aparatur sipil negara berinisial TF, 55 tahun. Setelah TF menjalani serangkaian penyidikan di Kepolisian Resor Bengkalis, Kejaksaan Negeri Bengkalis akhirnya menyatakan berkas perkara tersangka lengkap atau P-21 pada Senin, 16 November 2026.
Kasus ini menyingkap betapa rapuhnya sistem pengendalian keuangan di tubuh penegak peraturan daerah itu. TF leluasa mengutak-atik pos belanja karena memegang dua kendali sekaligus: Pelaksana Tugas Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat merangkap staf yang diperbantukan di Subbagian Keuangan.
Posisi ganda tersebut membuka jalan bagi TF untuk menyusun skema perjalanan dinas bodong secara sistematis. Ia mencatut nama pegawai negeri hingga tenaga honorer ke dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Alih-alih berangkat bertugas, para pegawai itu hanya membubuhkan tanda tangan pada kuitansi pencairan. Sebagai imbalan, masing-masing menerima uang tutup mulut sekitar Rp 500 ribu per surat tugas. TF sendiri turut menikmati bancakan dana dengan mencantumkan namanya dalam puluhan perjalanan palsu.
Untuk mengelabui mekanisme verifikasi keuangan, TF mencetak sendiri stempel seluruh kantor kecamatan se-Kabupaten Bengkalis. Ia membubuhkan cap basah palsu itu pada laporan pertanggungjawaban sebagai bukti seolah-olah kegiatan benar-benar berlangsung di tingkat kecamatan. Manipulasi ini berjalan mulus selama lebih dari setahun tanpa mengundang kecurigaan pengawasan berjenjang.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkalis Ajun Komisaris Arthur Joshua Toreh membeberkan bahwa tersangka memproduksi sendiri seluruh kelengkapan administrasi itu. “Perjalanan dinasnya tidak pernah ada, tapi dokumennya lengkap dan uangnya cair. Nama pegawai dipakai, kuitansi dibuat, bahkan stempel kecamatan pun dibuat sendiri,” kata Arthur dalam keterangan tertulisnya.
Audit Inspektorat Kabupaten Bengkalis mencatat, kongkalikong ini menggerogoti keuangan daerah hingga Rp 1.429.780.200. Pos perjalanan dinas fiktif menjadi lubang kebocoran terbesar senilai Rp 1,25 miliar. Separuh lebih dari nilai itu, yakni Rp 737,6 juta, bersumber dari subkegiatan rapat koordinasi dan konsultasi yang dikelola langsung oleh TF. Sisanya berasal dari rekayasa belanja makan-minum, bahan bakar minyak, jasa tenaga keamanan, hingga bimbingan teknis.
Skema pengurasan kas daerah ini tidak berdiri sendiri. Jauh sebelum berkas TF rampung, penyidik lebih dulu menjerat dua pejabat yang memegang kunci pencairan dan perencanaan belanja Satpol PP Bengkalis. Keduanya ialah Bendahara Pengeluaran berinisial M dan Pelaksana Tugas Kepala Subbagian Penyusunan Program berinisial NR. Keterlibatan ketiganya menunjukkan adanya kerja sama struktural di lingkar dalam pengelolaan keuangan instansi tersebut.
Penyidik kepolisian telah memeriksa 19 saksi dan tiga ahli sebelum melimpahkan perkara ini ke kejaksaan. Polisi menjerat TF dengan Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya berkisar minimal dua tahun penjara hingga maksimal seumur hidup.
Arthur memastikan pengusutan korupsi di tubuh Satpol PP Bengkalis tidak berhenti pada pelimpahan berkas ketiga tersangka. “Uang negara itu hak masyarakat, bukan untuk dipermainkan lewat dokumen fiktif. Siapa pun yang terlibat akan kami proses,” ujarnya.[ril]
Leave a Reply