Pekanbaru, detik45.com – Pemerintah secara resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026, yang pelaksanaannya berada di bawah komando Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada November 2026.
Melalui beleid tersebut, negara mengambil alih kembali penguasaan lahan konsesi seluas 338.536 hektare sekaligus membekukan operasional produsen bubur kertas (pulp) dan kertas raksasa tersebut. Pencabutan izin ini menjadi muara dari panjangnya daftar pelanggaran tata kelola kehutanan yang membayangi perusahaan selama beroperasi di Riau.
Hasil verifikasi tim gabungan Satgas PKH dan Kementerian Kehutanan menemukan sejumlah pelanggaran berat di dalam areal konsesi PT RAPP. Di atas lahan berizin hutan tanaman industri itu, tim menemukan perkebunan kelapa sawit ilegal seluas 18.362,74 hektare serta aktivitas pertambangan tanpa izin seluas 541,46 hektare.
Tak hanya itu, operasi perusahaan juga merusak kawasan lindung seluas 211,54 hektare. Kerusakan ini merembet hingga kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang selama ini menjadi ruang hidup utama satwa langka, terutama gajah Sumatera.
Jejak Pelanggaran dan Konflik Lahan
Berdiri sejak 1989 dan mulai beroperasi komersial pada 1995 dengan basis pabrik utama di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, PT RAPP berulang kali tersandung persoalan tata kelola jauh sebelum pencabutan izin pada akhir 2026.
Pada 2016, Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memergoki perusahaan ini membuka kanal baru sedalam lebih dari tiga meter di ekosistem gambut Pulau Padang, Kepulauan Meranti.
Tindakan yang melanggar Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut itu memicu pengeringan kubah gambut. Karena perusahaan tak kunjung merevisi Rencana Kerja Usaha (RKU), KLHK menerbitkan SK Nomor 5322 Tahun 2017 untuk membatalkan RKU PT RAPP.
Perusahaan sempat melawan dengan menggugat Menteri LHK ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, namun majelis hakim menolak gugatan tersebut pada Desember 2017.
Areal konsesi PT RAPP juga langganan menjadi titik api (hotspot) dalam bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau, termasuk saat tragedi kabut asap pekat melanda Sumatera pada 2015.
Proses penegakan hukum atas kasus karhutla di lahan perusahaan sempat memicu polemik luas setelah aparat penegak hukum di daerah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Di ranah hukum pidana korupsi, nama PT RAPP turut muncul dalam pusaran kasus suap penerbitan izin kehutanan di Riau periode 2007–2009 yang menyeret mantan Gubernur Riau Rusli Zainal serta sejumlah kepala daerah.
Fakta persidangan kala itu mengungkap bahwa perusahaan menampung pasokan kayu hutan alam dari belasan mitra pemasok yang izinnya terbit melalui praktik lancung, sehingga merugikan negara hingga triliunan rupiah.
Sementara di tingkat tapak, organisasi masyarakat sipil seperti WALHI dan Jikalahari berkali-kali menyoroti konflik agraria antara PT RAPP dengan warga lokal maupun masyarakat adat.
Sengketa lahan akibat tumpang tindih konsesi dengan kebun warga terus berlarut-larut, antara lain di Desa Dayun (Kabupaten Siak) dan Pulau Padang.
Gurita Bisnis di Balik PT RAPP
Besarnya skala operasi dan rentetan pelanggaran yang membelit PT RAPP membuat publik kembali menyoroti sosok di balik perusahaan raksasa tersebut.
Di tengah masyarakat, kerap beredar kabar bahwa perusahaan ini merupakan milik pemerintah Singapura atau Malaysia. Namun, penelusuran struktur korporasi menunjukkan bahwa anggapan tersebut keliru.
PT RAPP merupakan perusahaan swasta murni milik keluarga konglomerat asal Medan, Sumatera Utara, Sukanto Tanoto.
Dalam struktur bisnisnya, PT RAPP adalah unit operasional utama di Indonesia bagi Asia Pacific Resources International Limited (APRIL Group), produsen bubur kertas dan kertas global yang memproduksi merek kertas PaperOne.
APRIL Group sendiri bernaung di bawah kendali penuh konglomerasi raksasa Royal Golden Eagle (RGE).
Sukanto Tanoto merintis grup bisnis tertutup milik keluarga ini pada 1973 dengan nama awal Raja Garuda Mas, sebelum putranya, Anderson Tanoto, mengambil alih kendali operasional harian selaku Managing Director RGE.
Kesan bahwa pihak asing memiliki PT RAPP muncul lantaran kantor pusat manajemen global RGE dan APRIL Group memang bertengger di Singapura untuk memudahkan akses pendanaan serta perdagangan internasional.
Selain itu, RGE juga menggurita di Malaysia melalui ekspansi besar di sektor perkebunan kelapa sawit (Asian Agri dan Apical) serta energi (Pacific Oil & Gas).
Kendati berkantor pusat di Singapura dan memiliki jaringan lintas negara, kendali penuh dan kepemilikan akhir (ultimate beneficial owner) atas PT RAPP tetap berada di tangan keluarga Sukanto Tanoto melalui RGE.[ril]

Leave a Reply