Jakarta, detik45.com – Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum menjawab salah satu persoalan penting dalam pemberantasan korupsi. Regulasi tersebut tidak mengakomodasi mekanisme unexplained wealth untuk menelusuri kekayaan pejabat negara yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya.
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Zainurrahman, menilai absennya mekanisme tersebut menjadi salah satu kelemahan mendasar undang-undang yang baru meluncur pada 19 November 2026 itu.
Menurut dia, penegak hukum dapat menggunakan mekanisme unexplained wealth untuk meminta pejabat atau penyelenggara negara menjelaskan asal-usul kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya. Jika penjelasan dan bukti mereka tidak memadai, negara dapat menindaklanjuti aset tersebut melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Yang menjadi aspirasi utama publik itu tidak diakomodasi,” kata Zainurrahman seperti mengutip laporan Kompastv, Sabtu, 21 November 2026.
Ia menilai, tanpa pengaturan tersebut, undang-undang belum menyediakan instrumen yang secara khusus menyasar kekayaan tidak wajar tanpa kejelasan asal-usul. Padahal, menurut dia, ketentuan semacam itu penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, terutama ketika penegak hukum menemukan ketidaksesuaian antara harta kekayaan dan penghasilan sah seseorang.
Kritik berikutnya menyasar ketentuan perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction-based asset forfeiture (NCB). Mekanisme ini memungkinkan negara mengajukan perampasan aset tanpa harus lebih dahulu memperoleh putusan pidana terhadap pemilik atau pelaku.
Namun, Pasal 6 ayat (1) UU Perampasan Aset membatasi penerapannya pada lima keadaan. Ketentuan itu mencakup tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, atau sakit permanen, serta pelaku yang tidak diketahui keberadaannya.
Selain memenuhi salah satu kondisi tersebut, aset target perampasan juga harus bernilai paling sedikit Rp1 miliar sesuai Pasal 6 ayat (2). Proses perampasan tetap harus melalui mekanisme hukum dan pemeriksaan pengadilan, meskipun tidak bersandar pada putusan pidana terhadap pelaku.
Zainurrahman menilai pembatasan tersebut membuat jangkauan mekanisme NCB menjadi sempit. Sebab, banyak perkara korupsi melibatkan tersangka yang masih hidup, jelas keberadaannya, dan dapat menjalani proses hukum.
“Mayoritas tindak pidana korupsi itu kan ada pelakunya. Pelakunya masih hidup dan ada di sini,” ujarnya.
Dengan pembatasan itu, menurut dia, penegak hukum berisiko tidak dapat memakai mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dalam banyak perkara korupsi yang pelakunya masih bisa menjalani proses pidana.
Kasus Korupsi Lama Berpotensi Tak Tersentuh
UU Perampasan Aset juga memuat ketentuan yang membatasi penerapan aturan terhadap tindak pidana lama. Pasal 72 menyebut negara hanya dapat mengenakan perampasan dan pengelolaan aset berdasarkan undang-undang tersebut terhadap tindak pidana yang terjadi setelah regulasi ini berlaku.
Ketentuan ini berarti penegak hukum tidak dapat memproses aset dari tindak pidana sebelum undang-undang berlaku menggunakan mekanisme dalam regulasi baru tersebut. Bagi Zainurrahman, pembatasan itu berpotensi membuat upaya pemulihan aset dari perkara-perkara lama luput dari instrumen baru ini.
Ia mengkritik penggunaan prinsip nonretroaktif dalam konteks perampasan aset. Menurut dia, pembentuk undang-undang perlu membedakan perampasan aset dari pemidanaan pelaku karena tujuan utamanya adalah mengambil kembali aset hasil tindak pidana.
Zainurrahman menilai penerapan ketentuan tersebut seakan-akan memberikan pemutihan terhadap aset dari tindak pidana sebelum undang-undang berlaku. Pandangan itu merupakan kritiknya terhadap rumusan Pasal 72, yang secara eksplisit membatasi penerapan undang-undang berdasarkan waktu terjadinya tindak pidana.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah pembentukan dua lembaga baru, yakni badan pengelola aset dan badan pengawas perampasan aset sesuai Pasal 53 dan Pasal 61.
Zainurrahman mempertanyakan kebutuhan membentuk dua badan terpisah. Menurut dia, pemerintah dapat merancang pengelolaan dan pengawasan aset melalui satu lembaga independen dengan mekanisme pengawasan serta pemeriksaan pengadilan yang kuat.
Ia khawatir pembentukan dua badan justru menambah struktur kelembagaan, kebutuhan anggaran, dan potensi tumpang tindih kewenangan. Padahal, menurut dia, hal terpenting adalah memastikan proses penelusuran, penyitaan, perampasan, dan pengelolaan aset berjalan transparan serta akuntabel.
Pemerintah juga belum dapat langsung menerapkan undang-undang tersebut setelah pengesahan DPR. Pasal 74 mengatur bahwa UU Perampasan Aset mulai berlaku setelah 12 bulan sejak tanggal pengundangan serta setelah badan pengelola dan badan pengawas terbentuk. Artinya, penerapan aturan ini bergantung pada dua prasyarat tersebut, bukan semata-mata pada berlalunya masa 12 bulan.
DPR Dinilai Hanya Mengejar Popularitas
Di tengah berbagai pembatasan itu, Zainurrahman meragukan kemampuan undang-undang tersebut untuk menjawab persoalan utama pemberantasan korupsi. Ia menilai sejumlah ketentuan penting yang menjadi harapan publik justru tidak masuk dalam rumusan akhir.
Ia pun mengkritik proses pengesahan undang-undang tersebut sebagai langkah yang lebih mengutamakan citra politik ketimbang menghadirkan instrumen hukum yang efektif. Menurut dia, pengesahan regulasi tidak dengan sendirinya memperkuat pemberantasan korupsi jika substansinya masih menyisakan celah dalam penelusuran dan pemulihan aset hasil kejahatan.
Kritik Pukat UGM itu menempatkan efektivitas UU Perampasan Aset sebagai persoalan yang masih menunggu pembuktian. Ukurannya bukan hanya keberhasilan DPR mengesahkan regulasi setelah pembahasan panjang, melainkan juga sejauh mana ketentuannya dapat membantu negara menelusuri dan memulihkan aset hasil tindak pidana.[ril]

Leave a Reply