Tidak Ada Rekomendasi Bupati Kampar, Dinas PMDes dan Camat, Kades Kebandung diduga Habiskan Anggaran, Lsm Gerak Minta Penegak Hukum Panggil dan periksa seluruh Kades yang Bimtek ke Bandung

Pekanbaru, detik45.com – Diungkapkan Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto SH MH Sehari sebelum Keberangkatan para Kades di kampar yang melaksanakan kegiatan Diakhir tahun 2021 ke Desa Cibodas Kabupaten Bandung Barat, propinsi Jawa barat, saya minta dulu rekomendasi Camatnya masing masing kades, tegas Bupati Kampar sebelum keberangkatan.

Ditempat terpisah camat yang namanya tidak disebutkan (red)
mengaku sebelumnya memang ada kades datang sama saya meminta rekomendasi pada kegiatan Bimtek keluar daerah saat itu, namun camat meminta kegiatan tersebut secara tertulis dan dalam rangka apa ? Ungkap salah satu camat.

Ia juga menambahkan, Pemda Kampar bersama pihak aparat melalui TIM Covid – 19 diseluruh desa dan kecamatan lebih fokus pada program Vaksin di berbagai Daerah, namun kades tersebut tidak memberikan dalam rangka apa mereka melakukan kegiatan diluar daerah, sehingga sampai saat ini tidak tau, Jelas Camat-red

Ditegaskan Camat-red, jangankan rekomendasi, pemberitahuan keberangkatan kades tersebut pihaknya pun tak tau hingga saat ini, tegas Camat-red.

Anehnya, Kepala bidang pengawasan desa Zamhurd di dinas PMDes Kampar juga mengaku tak tau, ia malah tau setelah media beritakan, elak Zamhurd.

Padahal sebelumnya ia mengarahkan kepada almarhum kadis, namun setelah ditanya kades mana saja yang berangkat, kembali dirinya mengaku tak tau, Saya tak tau, Saya aja tau mereka berangkat berdasarkan pemberitaan media, ungkap Zamhurd kepada awak media ini saat dikonfirmasi diruang kerjanya.

Terkait hal diatas, Lsm Gerakan Rakyat Anti Korupsi Riau Emos Gea ketika dimintai tanggapannya mengatakan, kita minta kepada bupati kampar dan Dinas PMDes memberikan sanksi tegas kepada seluruh kades dan perangkat desa yang melakukan Bimtek ke Desa Cibodas Kabupaten Bandung Barat, propinsi Jawa barat tanpa rekomendasi dari camat, bupati maupun dari Kementerian, minta Emos

Begitu juga diminta kepada penegak hukum yang ada di provinsi Riau, seperti Kejaksaan Tinggi Riau dan juga Polda Riau untuk memanggil dan memeriksa seluruh kades dan perangkat desa yang melakukan Bimtek tanpa ada rekomondasi dari camat dan bupati kampar, apalagi saat ini dalam masa pandemi Covid-19, seharus nya kades-kades ini memberikan contoh bagaimana memutus mata rantai covid-19 yang sedang melanda republik saat ini, tutup Emos

Red