GMNI Bengkalis Minta Kejagung Audit Ekspor CPO dan POME di Riau

Ketua DPC GMNI Bengkalis Zulfhan Azmal meminta Kejagung mengaudit ekspor CPO dan POME di Riau.
📸 Ketua DPC GMNI Bengkalis Zulfhan Azmal. [Ist]

Bengkalis, detik45.com — Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Bengkalis meminta Kejaksaan Agung RI turun langsung menyelidiki dan mengaudit tata niaga ekspor kelapa sawit di Provinsi Riau.

Langkah ini bertujuan memastikan tidak ada penyimpangan klasifikasi komoditas pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS), pengolah, maupun eksportir Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Oil Mill Effluent (POME).

Ketua DPC GMNI Bengkalis, Zulfhan Azmal, menyebut besarnya produksi komoditas perkebunan di Riau harus sejalan dengan optimalisasi penerimaan negara dan kesejahteraan warga.

Ia menyoroti potensi celah penghindaran kewajiban fiskal melalui penggunaan kode klasifikasi barang (Harmonized System atau HS Code) dalam dokumen kepabeanan.

Merujuk catatan organisasi tersebut, CPO masuk dalam pos tarif HS 1511.10.00, sedangkan minyak POME tertentu berada pada pos ex 2306.60.90 dan ex 2306.90.90 dengan syarat teknis khusus. Perbedaan kode ini memengaruhi besaran Bea Keluar, pungutan ekspor, serta kewajiban pajak perusahaan.

“Jangan sampai CPO diklaim sebagai POME atau residu lain hanya untuk menekan kewajiban fiskal,” kata Zulfhan dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 18 November 2026.

Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Sebelumnya, pada 10 Februari 2026, Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan ekspor CPO dan POME periode 2022–2024 yang turut mencakup rekayasa klasifikasi barang. Zulfhan memandang perkara tersebut sebagai alarm keras bagi pengawasan industri di Riau.

Untuk menutup celah kerugian negara, GMNI Bengkalis mendesak Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa seluruh rantai produksi dan perdagangan komoditas ini.

Pemeriksaan itu perlu mencakup kesesuaian HS Code, kelengkapan dokumen, perbandingan volume produksi dengan realisasi pengiriman, hingga kepatuhan pajak.

Zulfhan juga mendorong aparat penegak hukum menggandeng Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna menguji sampel komoditas secara independen di laboratorium.

Ia meminta kejaksaan menegakkan aturan secara merata tanpa memandang skala usaha pelaku bisnis.

“Semua PKS dan eksportir yang terbukti merugikan negara harus ditindak tanpa pandang besar modal dan jaringan bisnis,” ujar Zulfhan.

Selain penindakan hukum, organisasi mahasiswa ini menuntut transparansi hasil pengawasan dan audit kepada publik. Keterbukaan informasi akan menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus melindungi kepentingan daerah dan negara.[ril]

 

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto? Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555 via EMAIL: redaksidetik45@gmail.com (mohon dilampirkan data diri Anda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*