Bengkalis, detik45.com – Puluhan tenaga honorer non-database di Kabupaten Bengkalis menghadapi ketidakpastian status kerja. Untuk itu, mereka menyuarakan aspirasi pada audiensi yang digelar di Wisma Daerah Srimahkota, Senin (29/09/2025), yang dihadiri Bupati Kasmarni, Ketua DPRD Septian Nugraha, dan perwakilan aliansi tenaga honorer.
Panca Dharma, mewakili aliansi honorer, menyampaikan keresahan banyak tenaga honorer yang belum tercatat dalam database Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun tenaga paruh waktu. Mereka berharap Pemkab Bengkalis memperjuangkan nasib mereka agar tetap mendapat kepastian kerja.
Ketua DPRD Septian Nugraha menegaskan dukungan penuh DPRD bagi tenaga honorer. “Pemerintah Daerah tidak akan lepas tangan. Kita akan menempuh langkah terukur, termasuk menyampaikan aspirasi resmi ke kementerian terkait,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Bengkalis, dr. Ersan Saputra TH, menambahkan Pemkab telah menyiapkan anggaran untuk menjaga keberlangsungan tenaga honorer hingga 2026. Ia menekankan pentingnya koordinasi dengan Provinsi Riau dan kabupaten/kota lain untuk memperkuat perjuangan mereka.
Bupati Kasmarni menegaskan komitmen pemerintah daerah memperhatikan semua tenaga honorer, baik yang sudah terdata maupun belum. Surat resmi telah dilayangkan ke Kementerian PAN-RB, dan pembayaran gaji tetap menjadi prioritas sesuai aturan. “Tenaga honorer masih sangat dibutuhkan. Mari berjuang bersama dan tetap semangat mengabdi,” ujarnya.
Audiensi ditutup dengan pembentukan perwakilan honorer yang akan berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi ke DPR RI, BKN, dan kementerian terkait. Dengan sinergi antara Eksekutif, Legislatif, dan tenaga honorer, Pemkab Bengkalis berharap solusi terbaik segera ditemukan agar tidak ada honorer yang kehilangan haknya.
Leave a Reply