JAKARTA, detik45.com — Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Kamis, 29 Oktober 2026, berujung kontroversi. Kegiatan yang diinisiasi Polda Metro Jaya itu menjadi sorotan setelah sejumlah peserta yang mengenakan jas almamater perguruan tinggi diketahui bukan mahasiswa dari kampus yang atributnya mereka gunakan.
Skandal yang kemudian dikenal dengan istilah *mahasewa* tersebut terungkap setelah wartawan melakukan wawancara langsung dengan peserta deklarasi. Salah seorang di antaranya, Bayu Setiadi alias Dino, mengakui dirinya bukan mahasiswa Universitas Dian Nusantara (Undira). Ia juga mengaku menerima bayaran untuk menghadiri kegiatan tersebut.
Polemik semakin meluas karena deklarasi itu berlangsung sehari setelah demonstrasi besar mahasiswa dan masyarakat sipil di kawasan yang sama menghadapi pengamanan ketat aparat kepolisian.
Dalam pemberitaan Kompas.id pada 30 Oktober 2026 berjudul “Mahasewa” di Balik Deklarasi Mahasiswa di Bundaran HI, sedikitnya 100 orang dilaporkan mengenakan jas almamater sejumlah perguruan tinggi dalam kegiatan tersebut. Temuan itu memunculkan pertanyaan mengenai proses perekrutan peserta dan penggunaan identitas institusi pendidikan.
Polda Metro Jaya kemudian menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Kepolisian juga menyatakan polemik tersebut menjadi bahan evaluasi.
Demonstrasi Mahasiswa Dihadang Barikade Polisi
Kontroversi deklarasi bermula dari perbandingan situasi pengamanan dua kegiatan yang berlangsung berurutan di kawasan Bundaran HI.
Pada Rabu, 28 Oktober 2026, mahasiswa bersama sejumlah elemen masyarakat sipil menggelar demonstrasi untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Aksi tersebut melibatkan BEM Universitas Indonesia (UI) dan Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR).
Sejumlah media melaporkan massa menghadapi barikade aparat ketika berusaha mencapai titik aksi. Polisi memasang kawat berduri dan menyiagakan kendaraan penyemprot air atau *water cannon* di sekitar lokasi.
Mahasiswa UI juga menggunakan angkutan kota (angkot) untuk mencapai kawasan demonstrasi setelah menghadapi penjagaan aparat. Situasi tersebut memperlihatkan ketatnya pengamanan terhadap aksi mahasiswa sehari sebelum deklarasi berlangsung.
Laporan media menyebut jumlah peserta demonstrasi mencapai ribuan orang. Namun, angka pastinya berbeda menurut keterangan masing-masing pihak.
Sehari kemudian, Kamis, 29 Oktober 2026, suasana di kawasan Bundaran HI berubah. Polda Metro Jaya menginisiasi deklarasi bertema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah tokoh publik, di antaranya Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad, kreator konten Willie Salim, serta pejabat kepolisian. Sedikitnya 100 peserta mengenakan jas almamater berbagai perguruan tinggi dan mengikuti pembacaan deklarasi.
Perbedaan situasi pengamanan dua kegiatan tersebut kemudian menjadi salah satu sorotan aktivis mahasiswa. Mereka mempertanyakan alasan demonstrasi sehari sebelumnya menghadapi pengamanan ketat, sedangkan deklarasi yang diinisiasi kepolisian dapat berlangsung dengan dukungan fasilitas acara.
Wawancara Kompas Bongkar Identitas Peserta
Identitas sejumlah peserta mulai dipertanyakan setelah wartawan melakukan wawancara langsung di lokasi deklarasi.
Salah satu peserta yang menjadi sorotan adalah Bayu Setiadi alias Dino. Pria yang mengenakan jas almamater merah marun Undira itu tidak mampu menjelaskan identitas kampusnya dengan lancar ketika diwawancarai.
Dalam rekaman yang beredar, Bayu sempat menyebut asal kampusnya secara keliru. Jawabannya kemudian memunculkan kecurigaan mengenai statusnya sebagai mahasiswa.
Penelusuran lebih lanjut mengungkap Bayu bukan mahasiswa Undira. Dalam video klarifikasi yang kemudian beredar melalui akun BEM Undira, ia mengakui menerima bayaran untuk menghadiri kegiatan tersebut.
Bayu menjelaskan kehadirannya bermula dari ajakan sebuah komunitas. Ia juga menyatakan jas almamater Undira yang dikenakannya diberikan oleh pihak lain. Bayu mengaku tidak mengetahui asal-usul atribut tersebut.
Pengakuan itu menjadi salah satu bukti bahwa setidaknya terdapat peserta yang mengikuti deklarasi bukan sebagai perwakilan resmi perguruan tinggi.
Namun, pengakuan Bayu belum membuktikan bahwa seluruh peserta yang mengenakan almamater merupakan massa bayaran. Begitu pula dugaan adanya jaringan makelar yang mengerahkan peserta dalam jumlah besar masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut.
Pada malam setelah kegiatan, BEM Undira membawa Bayu ke sekretariat mereka di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, untuk meminta penjelasan mengenai penggunaan atribut kampus.
UBSI dan Unusia Klarifikasi Penggunaan Almamater
Selain Undira, penggunaan jas almamater Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) juga menjadi perhatian.
Sorotan tertuju kepada seorang perempuan bernama Sari yang mengenakan atribut kampus tersebut ketika memimpin pembacaan naskah deklarasi.
Wakil Rektor II UBSI Adi Supriyatna menyatakan kampus tidak mengirimkan delegasi maupun menerima undangan resmi untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Berdasarkan pemeriksaan awal, nama Sari tidak ditemukan dalam daftar mahasiswa aktif UBSI. Meski demikian, pihak kampus masih menelusuri identitasnya untuk memastikan apakah perempuan tersebut pernah tercatat sebagai mahasiswa atau alumni.
UBSI juga menjelaskan atribut yang dikenakan Sari menggunakan logo lama yang tidak lagi dipakai setelah perubahan status institusi menjadi universitas pada 2018.
Klarifikasi tersebut mempertegas bahwa kehadiran seseorang dengan mengenakan jas almamater tidak otomatis menunjukkan bahwa orang tersebut mewakili perguruan tinggi bersangkutan.
Sementara itu, penggunaan atribut Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) juga perlu dilihat secara terpisah. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unusia, Fatkhu Yasik, menyatakan mahasiswa yang hadir mengenakan atribut kampus tersebut mengikuti kegiatan atas nama pribadi, bukan mewakili institusi maupun BEM.
Dengan demikian, tidak tepat menyimpulkan seluruh perguruan tinggi yang almamaternya terlihat dalam deklarasi telah mengalami pencatutan identitas.
Di sisi lain, Kolektif Universitas Nasional (Unas) turut mempersoalkan klaim seseorang yang mengaku sebagai Ketua BEM FISIP Unas. Mereka menyatakan struktur organisasi tersebut telah dibekukan oleh rektorat sejak 2014. Keterangan ini tetap memerlukan konfirmasi langsung dari pihak rektorat untuk memastikan status organisasinya.
Raffi Ahmad dan Willie Salim Beri Klarifikasi
Kontroversi deklarasi juga menyeret sejumlah tokoh publik yang hadir dalam acara tersebut.
Raffi Ahmad dan Willie Salim mendapat sorotan karena kehadiran mereka dianggap ikut memberikan legitimasi terhadap kegiatan yang belakangan dipersoalkan.
Pihak Raffi Ahmad menyatakan kehadirannya didasarkan pada undangan resmi. Ia mengaku tidak mengetahui persoalan mengenai identitas dan proses pengerahan peserta.
Willie Salim juga memberikan klarifikasi. Ia menyatakan hadir karena menerima undangan dan meminta maaf karena tidak memahami secara menyeluruh konteks kegiatan tersebut.
Keduanya pada prinsipnya menyatakan tidak mengetahui persoalan mengenai peserta yang menggunakan atribut perguruan tinggi tanpa keterkaitan resmi dengan kampus bersangkutan.
Polemik tersebut kemudian meluas ke ruang digital. Dampaknya turut dirasakan penyelenggaraan RANS Carnival di Yogyakarta.
Sejumlah pengisi acara dan tenant UMKM dikabarkan memilih menarik diri. Namun, alasan masing-masing pihak perlu dibedakan dan dikonfirmasi agar keputusan pengunduran diri tidak seluruhnya dikaitkan dengan kontroversi deklarasi tanpa keterangan langsung dari pihak terkait.
Polda Metro Jaya Sampaikan Permintaan Maaf
Setelah kritik publik meluas, Polda Metro Jaya akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka pada Sabtu, 31 Oktober 2026.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan permohonan maaf terkait polemik yang muncul dari kegiatan deklarasi tersebut. Kepolisian menyatakan kritik masyarakat menjadi bahan evaluasi.
Permintaan maaf itu menjadi respons resmi kepolisian setelah identitas sejumlah peserta dipertanyakan dan pengakuan Bayu mengenai penerimaan bayaran beredar luas.
Namun, permintaan maaf tidak serta-merta menjawab seluruh persoalan. Publik masih menunggu penjelasan mengenai proses perekrutan peserta, pihak yang memberikan atribut perguruan tinggi, serta mekanisme penyelenggaraan kegiatan.
Pemberitaan sejumlah media menyebut kepolisian melakukan penelusuran terhadap dugaan keterlibatan peserta yang mengaku sebagai mahasiswa. Namun, status pemeriksaan, pihak yang diperiksa, dan kemungkinan keterlibatan vendor harus merujuk pada keterangan resmi penyidik.
Mahasiswa Desak Pertanggungjawaban Penyelenggara
Permintaan maaf Polda Metro Jaya belum mengakhiri polemik. Sejumlah kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil menginginkan persoalan tersebut diusut hingga tuntas.
Mereka menilai penggunaan identitas perguruan tinggi oleh orang yang tidak memiliki keterkaitan resmi dengan institusi bersangkutan bukan sekadar persoalan teknis penyelenggaraan acara. Persoalan itu juga menyangkut kredibilitas gerakan mahasiswa dan tanggung jawab pihak yang menginisiasi kegiatan.
Sejumlah aktivis mendorong pemeriksaan etik terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Rencana penyampaian laporan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri juga menjadi salah satu langkah yang didorong kelompok mahasiswa.
Selain meminta pertanggungjawaban penyelenggara, mereka menginginkan transparansi mengenai sumber pendanaan dan proses perekrutan peserta.
Hingga awal November 2026, persoalan deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Pengakuan Bayu telah membuka fakta bahwa setidaknya ada peserta yang menerima bayaran untuk mengikuti kegiatan tersebut. Namun, siapa yang membiayai kehadiran peserta, bagaimana proses perekrutan berlangsung, dan apakah terdapat pihak yang mengoordinasikan penggunaan atribut perguruan tinggi masih membutuhkan penjelasan.
Kasus ini pada akhirnya tidak hanya menyangkut identitas peserta deklarasi. Persoalan yang lebih besar adalah transparansi kegiatan yang diinisiasi institusi kepolisian dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.[ril]
Leave a Reply