ROKAN HILIR,detik45.com – Sekitar 80 satuan pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), mulai dari jenjang PAUD, SD hingga SMP, mendapatkan bantuan melalui Program Revitalisasi Sekolah. Program pemerintah pusat tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi peserta didik.
Terkait pelaksanaan program tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Rohil menegaskan bahwa kewenangannya hanya sebatas melakukan pengawasan dan pemantauan. Sementara pengelolaan anggaran, pencairan dana, hingga pelaksanaan pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah penerima bantuan.
Penegasan itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Rohil, Riwansyah, S.STP., dalam rapat koordinasi bersama kepala sekolah dari 18 kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir. Kegiatan berlangsung di Aula Disdikbud Rohil, kawasan Batu Enam, Bagansiapiapi, Rabu (14/10/2026).
Rapat tersebut digelar untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan program sekaligus memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah daerah dengan satuan pendidikan penerima bantuan.
Riwansyah menjelaskan, Program Revitalisasi Sekolah merupakan salah satu program prioritas nasional Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
Dalam mekanismenya, dana bantuan pemerintah pusat ditransfer langsung ke rekening masing-masing sekolah penerima. Selanjutnya, pihak sekolah bertanggung jawab mengelola anggaran dan melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
“Perlu diketahui, program revitalisasi ini langsung dari pemerintah pusat dan disalurkan kepada pihak sekolah. Sekolah menjadi pelaksana sekaligus penanggung jawab kegiatan. Dinas Pendidikan tidak terlibat dalam pengelolaan maupun pencairan dana tersebut,” tegas Riwansyah.
Ia juga memberikan tanggapan terhadap informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan adanya permintaan jatah maupun pungutan oleh pihak dinas dalam pelaksanaan program revitalisasi.
Riwansyah membantah tudingan tersebut. Ia meminta masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya dan mengedepankan verifikasi sebelum menyimpulkan suatu persoalan.
Menurutnya, pemahaman yang benar mengenai alur penyaluran bantuan dan pembagian kewenangan sangat diperlukan agar program berjalan sesuai aturan, serta terhindar dari kesalahpahaman.
Sejumlah Kepala Sekolah Berikan Penjelasan
Dalam pertemuan tersebut, beberapa kepala sekolah penerima program juga menyampaikan pengalaman mereka terkait proses pencairan bantuan dan perkembangan pekerjaan revitalisasi di masing-masing satuan pendidikan.
Kepala TK Attabi’in, misalnya, menyampaikan bahwa bantuan diterima langsung oleh pihak sekolah secara utuh. Ia juga mengungkapkan bahwa progres pekerjaan fisik di sekolahnya telah mencapai sekitar 95 persen. Berdasarkan pengalamannya, tidak ada pungutan dari Disdikbud Rohil.
Hal serupa disampaikan Saringah, Kepala SDN 016 Serusa, Kecamatan Sinaboi. Ia mengapresiasi arahan dan pendampingan yang diberikan Disdikbud Rohil selama pelaksanaan program.
Menurut Saringah, proses penyaluran bantuan berlangsung secara transparan dan tidak disertai pungutan oleh pihak pemerintah kabupaten.
Keterangan senada juga disampaikan Kepala SMPN 4 Kubu Babussalam. Ia membantah adanya pungutan sebagaimana informasi yang beredar di media sosial dan menegaskan bahwa pengelolaan anggaran serta pelaksanaan pekerjaan dilakukan langsung oleh pihak sekolah.
Pernyataan para kepala sekolah tersebut disampaikan dalam forum koordinasi sebagai bentuk penjelasan mengenai pengalaman pelaksanaan program di satuan pendidikan masing-masing.
Diharapkan Tingkatkan Kualitas Fasilitas Pendidikan
Lebih lanjut, Riwansyah menyampaikan apresiasi atas hadirnya Program Revitalisasi Sekolah yang memberikan kesempatan bagi puluhan satuan pendidikan di Rohil untuk membenahi fasilitas belajar.
Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga memberikan dampak nyata terhadap kenyamanan proses belajar mengajar dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.
Disdikbud Rohil, lanjutnya, akan tetap menjalankan fungsi pengawasan dan pemantauan sesuai kewenangan. Adapun sekolah penerima bantuan harus memastikan seluruh penggunaan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan mengikuti mekanisme serta ketentuan program.
Melalui koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pihak sekolah, pelaksanaan revitalisasi diharapkan berlangsung transparan, tertib, dan akuntabel.
Dengan demikian, program yang menyasar sekitar 80 satuan pendidikan tersebut dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan meningkatkan kualitas sarana belajar bagi anak-anak di Kabupaten Rokan Hilir.
Berita: Infotorial
Editor : Emos Gea
Leave a Reply