ROKAN HILIR, detik45.com – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Pemkab Rohil) terus mempercepat penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, termasuk dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. Salah satu langkah yang dilakukan yakni perekaman Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Pelaksanaan kegiatan tersebut mendapat perhatian langsung dari Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, yang turun meninjau proses perekaman di Aula Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiks) Rohil, Rabu (14/10/2026).
Dalam peninjauan itu, Bupati didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rohil, Yulisma, serta Inspektur Daerah, Sarman Syahroni.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pendataan dan perekaman identitas digital bagi tenaga PPPK Paruh Waktu berjalan sesuai tahapan yang telah disiapkan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfotiks Rohil, Juliandra, SH, menyambut baik perhatian Bupati terhadap pelaksanaan program digitalisasi tersebut. Menurutnya, dukungan pimpinan daerah menjadi bagian penting dalam mendorong penerapan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta Ibu Yulisma selaku Kepala BKPSDM yang telah meninjau langsung kegiatan perekaman tanda tangan elektronik untuk tenaga PPPK Paruh Waktu,” ujar Juliandra.
Ia menjelaskan, penerapan TTE nantinya diharapkan dapat mempermudah berbagai urusan administrasi kepegawaian, termasuk pengelolaan dokumen dan kontrak kerja pegawai.
Dengan sistem elektronik, proses administrasi diharapkan menjadi lebih praktis, efisien, serta mengurangi penggunaan dokumen dan prosedur yang masih dilakukan secara manual.
BKPSDM Validasi Identitas Digital PPPK
Kepala BKPSDM Rohil, Yulisma, menerangkan bahwa perekaman TTE merupakan bagian dari proses validasi identitas digital seluruh tenaga PPPK Paruh Waktu.
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui kerja sama antara BKPSDM dan Diskominfotiks Rohil, terutama dalam menyiapkan tahapan teknis serta memastikan kesesuaian data pegawai.
“Kami dari BKPSDM telah menyiapkan alur teknis yang berkolaborasi dengan Diskominfotiks guna memvalidasi identitas digital seluruh tenaga PPPK Paruh Waktu. Langkah ini sangat penting untuk memastikan tata kelola administrasi kepegawaian berjalan dengan transparan, akurat, dan memiliki payung hukum yang kuat sejalan dengan kebijakan pimpinan daerah,” jelas Yulisma.
Sinergi kedua perangkat daerah tersebut diharapkan dapat menghasilkan data kepegawaian yang lebih tertata sekaligus mempermudah pelayanan administrasi bagi seluruh PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Rohil.
Sempat Terkendala Jaringan
Dalam pelaksanaan perekaman, Juliandra mengakui sempat terjadi gangguan koneksi jaringan yang berdampak terhadap komunikasi dengan server selama beberapa menit, khususnya ketika proses pengambilan data berlangsung.
Meski demikian, kendala teknis tersebut berhasil diatasi sehingga kegiatan dapat kembali berjalan normal.
Ia menyebutkan, kesiapan tenaga teknis dan sumber daya manusia menjadi faktor pendukung dalam mengantisipasi hambatan selama proses perekaman berlangsung.
“Kendala yang ada cuma masalah biasa, karena sempat terjadi keterlambatan jaringan yang berpengaruh ke server sekitar beberapa menit saat penjemputan data. Selebihnya, proses pelaksanaan masih berjalan normal. Kita juga memiliki SDM yang memang sudah siap untuk melaksanakan rangkaian kegiatan perekaman ini,” ungkapnya.
Optimalkan Aplikasi SIKOPAR
Selain perekaman TTE, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari tindak lanjut pemanfaatan aplikasi SIKOPAR atau Sistem Informasi Kontrak ASN PPPK dan PPPK Paruh Waktu.
Aplikasi tersebut diarahkan untuk membantu pengelolaan administrasi kontrak pegawai secara digital, sehingga proses pendataan dan penyimpanan dokumen dapat dilakukan dengan lebih sistematis.
Melalui integrasi perekaman TTE dan pemanfaatan SIKOPAR, Pemkab Rohil berupaya membangun sistem administrasi kepegawaian yang semakin modern dan berbasis teknologi informasi.
Penerapan sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketepatan data, mempercepat pelayanan administrasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Langkah digitalisasi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemkab Rohil menyesuaikan tata kelola birokrasi dengan perkembangan teknologi, sehingga pelayanan kepada aparatur pemerintah dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.
Berita: Infotorial
Editor : Emos Gea
Leave a Reply