Jakarta, detik45.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui pengawasan manual tak lagi sanggup memantau belanja pangan Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengawasan ini meliputi 27 ribu satuan pelayanan. BGN kini menutup celah anggaran jumbo itu lewat sistem belanja daring Loka MBG.
Kepala BGN Sudaryono menilai pembangunan sistem terintegrasi ini sangat mendesak. Rantai pasok pangan program MBG masih bermasalah. Tanpa pencatatan digital, belanja puluhan ribu unit penyedia berisiko melenceng dari sasaran.
Besarnya anggaran menjadi alasan utama percepatan digitalisasi ini.
“Untuk bahan baku saja di tahun 2026 ini, total dana yang dibelanjakan untuk membeli bahan baku lebih dari Rp 145 triliun dalam satu tahun,” kata Sudaryono dalam keterangan resmi, Jumat, 20 November 2026.
Selain rawan kebocoran, risiko monopoli membayangi pengadaan pangan triliunan rupiah ini. Tanpa aturan ketat, mitra pengelola cenderung memilih jalan pintas. Mereka lebih suka berbelanja ke penyedia raksasa berjaringan luas.
Sudaryono memperingatkan agar uang negara tidak mengalir ke segelintir korporasi saja.
“Jangan sampai dapur-dapur ini kemudian membeli dari tempat-tempat yang jauh atau dari korporasi-korporasi yang memang sudah besar,” ujarnya.
Lewat Loka MBG, BGN mewajibkan setiap dapur bertransaksi langsung dengan pemasok lokal. Sistem ini hanya menampung koperasi peternak ayam dan susu. Jalur pasokan juga merangkul petani beras, petani sayuran, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
Pada platform yang sama, BGN mengendalikan permainan harga. BGN menetapkan patokan Harga Acuan Pemerintah (HAP) di tingkat produsen. Sementara itu, Harga Eceran Tertinggi (HET) berlaku di tingkat konsumen. BGN mengklaim skema ini menjaga untung petani sekaligus mencegah penggelembungan harga dapur.[ril]

Leave a Reply