DUMAI, detik45.com – Wakil Wali Kota Dumai, Sugiyarto, memimpin rapat tindak lanjut dan koordinasi terkait status Right of Way (ROW) Jalan Sudirman serta indikasi area Barang Milik Negara (BMN) di wilayah Kota Dumai, Selasa (19/5/2026).
Rapat yang berlangsung di Kantor Wali Kota Dumai itu membahas perkembangan upaya penyelesaian persoalan lahan masyarakat yang berada di sisi kiri dan kanan Jalan Sudirman.
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan dari koordinasi sebelumnya yang telah dilakukan bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terkait status lahan yang terindikasi masuk dalam kawasan BMN.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau, Nur Azmi Hasyim, mengatakan pihaknya telah membahas persoalan tersebut di tingkat DPRD Provinsi Riau dan melakukan berbagai langkah untuk mencari solusi penyelesaiannya.
Menurutnya, perhatian tidak hanya difokuskan pada ROW di Kota Dumai, tetapi juga mencakup wilayah lain di sepanjang jalur Pekanbaru–Dumai yang terindikasi sebagai area BMN.
“Kami sudah menerima aspirasi dari Forum Pejuang Tanah Sudirman dan berupaya membantu penyelesaian masalah ini. DPRD Riau juga telah meminta peta dan dokumen pendukung terkait penguasaan lahan kepada DJKN,” ujarnya.
Ia menambahkan, salah satu langkah yang dapat ditempuh masyarakat adalah melengkapi dokumen kepemilikan tanah sebagai dasar penguatan hak atas lahan yang terdampak.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Dumai menegaskan Pemerintah Kota Dumai akan terus mendampingi masyarakat dalam memperjuangkan kejelasan status lahan di kawasan ROW Jalan Sudirman.
“Kami memahami perjuangan masyarakat yang terdampak di sepanjang Jalan Sudirman. Pemerintah Kota Dumai akan terus mendukung agar hak-hak masyarakat mendapatkan kepastian dan penyelesaian terbaik,” kata Sugiyarto.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri unsur DPRD Provinsi Riau, Ketua DPRD Kota Dumai, Sekretaris Daerah Kota Dumai, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Kantor Pertanahan Kota Dumai, perwakilan kepolisian, SKK Migas, serta Forum Pejuang Tanah Sudirman.
Pemerintah daerah berharap koordinasi lintas instansi dapat mempercepat penyelesaian persoalan lahan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang terdampak.
Berita : Infotorial Pemko Dumai
Editor : Emos Gea
Leave a Reply